Peninjauan Hukum Tentang Judi Di Indonesia

Perjudian memang benar sangat dilarang Di Negara tercinta kita ini, yaitu Indonesia. Akan tetapi, apakah Anda semuanya pernah mencari tahu mengapa itu dilarang ? Jika Anda belum pernah mencari tahu tentang masalah tersebut, maka saya akan mengulasnya untuk Anda semua. Berikut penjelasannya :

Peninjauan Hukum Tentang Judi Di IndonesiaKegiatan perjudian ini awalnya sangat menjadi primadona di Negara Indonesia, banyak wilayah yang mengadakan kegiatan satu ini. Kemudian, bentuk permainannya pun beragam, mulai dari : Sabung Ayam, Dadu, Permainan Kartu seperti tangkasnet mickey mouse hingga Lotre dll.

Namun, semua tidaklah berjalan dengan baik, kegiatan ini dinilai sangat dilarang oleh Agama dan juga ketetapan hukum yang berlaku. Seperti ketetapan pada pasal 303 KUHP, Jo. UU No. 7 tahun 1974 mengenai penertiban perjudian Jo. PP. No 9 tahun 1981 Jo. Instruksi langsung yang diberikan Presiden dan juga Menteri Dalam Negeri No 5 tanggal 1 April 1981

Untuk lebih mempertegas kembali dapat dinilai dengan bunyi yang ada pada pasal 1 UU No 7 tahun 1974, yaitu Melarang keras bentuk perjudian apapun di Negara ini apabila tidak adanya “izin” yang berlaku. Selanjutnya pasal 2 berbunyi Mengubah hukuman yang sebelumnya 8 bulan dan denda sebesar 90000 menjadi 10 tahun dengan denda Rp 25juta.

Sungguh sangatlah disayangkan segala bentuk perjudian di Negara kita dilarang dan telah ada dalam Undang – undang yang berlaku. Akan tetapi, bila Anda memperhatikan penjelasan diatas, kegiatan perjudian apapun sebenarnya boleh dilakukan asalkan ada “izin” dari Pemerintah.

Penjelasan hukum untuk menjerat pelaku perjudian, yaitu :

  1. Siapa saja ataupun perusahaan yang membuat atau memberikan akses bermain perjudian sebagai sumber pencarian, kemudian bagi siapapun yang menjadi pelaku perjudian baik di tempat terbuka ataupun tertutup.
  2. Siapapun atau perusahaan yang memberikan akses bagi umum untuk melakukan kegiatan perjudian, Kecuali adanya izin maka tidak dapat dihukum.
  3. Siapa saja Sumber pendapatan sehari –hari dari perjudian dapat dihukum
  4. Siapa saja walau dia hanya ikut bermain dan bukan sebagai perusahaan yang mengadakan tetap di hukum.

Jika Anda memperhatikan isi pasal 1 dan pasal 2 PPRI No. 9 tahun 1981 yang berbunyi melarang memberikan izin terhadap segala bentuk kegiatan perjudian, walau diadakan di casino atau tempat keramaian lainnya dan menghapus semua undang – undang yang bertentangan dengan PPRI 1981. Maka, pasal 303 ayat 1 tidak bisa berlaku lagi.

Sepertinya penetapan undang – undang yang berlaku di negara ini agak bertentangan satu sama lain. Bisa Anda lihat sendiri, UU No 7 tahun 1974 Jo. Pasal 303 KUHP mengatakan praktek perjudian bisa dilakukan asal mendapatkan izin. Namun, PPRI No 9 tahun 1981 mengatakan bahwa tidak memberikan izin sama sekali walau melakukannya melalui bermacam – macam bentuk. Akan tetapi, PPRI No 9 tahun 1981 akhirnya batal dengan sendirinya karena tidak sesuai terhadap UU yang berlaku sebelumnya yaitu UU No 7 tahun 1974 Jo. Pasal 303 KUHP.

Melihat hal tersebut, Pihak kepolisian artinya tidak bisa menangkap siapa saja atau perusahaan mana saja yang melakukan kegiatan perjudian, apabila pihak tersebut memiliki izin. Untuk itu Pemerintah harus mengkaji ulang apa yang telah mereka tetapkan, agar tidak terjadi kesalahpahaman nantinya.

Karena, selama ini yang kita ketahui pihak kepolisian hanya menindak berdasarkan melaksanakan tugas semata, dan bukan memperhatikan terlebih dahulu UU yang berlaku di Negara ini. Semoga informasi ini bisa memberikan manfaat untuk Anda semuanya.

Posted in Top